Talk About MEA

Sampai saat ini perbincangan tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN masih terus hangat. Olehkarena itu saya diminta untuk berbicara tentang apa peluang dan ancaman MEA bagi dunia usaha di hadapan Mahasiswa Pascasarjana UGM Yogyakarta

Mentoring for SME

Kenapa pendampingan kepada pelaku usaha mikro kecil itu dibutuhkan? Karena pada sektor usaha ini sangat rentan terhadap perubahan iklim ekonomi lokal maupun nasional. Sehingga, penguatan dan peningkatan daya saing sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan usaha mereka.

Dukungan Pemerintah dan Bank Indonesia Penting untuk pengembangan UMKM

Dari kiri kekanan; Drs. Sultoni Nur Rifai, M.Si (Kabid Koperasi dan UKM Disperindagkop dan UKM DIY), Ir. Halomoan Tamba, MBA (Asdep Urusan Pemberdayaan LPB), Ir. Riyadi Ida Bagus Salyo Subali, MM (Kepala Disperindagkop dan UKM DIY), Drs. Braman Setyo, MM (Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM), Tri Mulyono (Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY), Perwakilan Bank Indonesia,Yuli Afriyandi (Konsultan PLUT KUMKM)

Talk About SOP Layanan Konsultasi bagi UMKM

Mendapat kesempatan berbagi tentang implementasi SOP layanan konsultasi bagi UMKM dihadapan hampir 100 Konsultan Pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu seluruh Indonesia pada program peningkatan konsultan pendamping PLUT KUMKM Kemenkop dan UKM RI.

Mendampingi dengan Hati

Mentoring atau Pendampingan bagi pelaku usaha mikro kecil membutuhkan metode yang praktis dan tepat sasaran. Namun demikian, hal yang penting harus kita ketahui adalah teknik dalam mengambil hati mereka agar pendampingan yang dilakukan berjalan dengan sukses.

=DIRGAHAYU INDONESIA KE 70= HOT NEWS - Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN, pelaku UMKM di tantang untuk menstandarisasi produknya-

Selasa, 21 April 2015

Buku Baru; "Menuju Ekonomi Berkeadilan; Pergolakan Pengaruh Ekonomi Neoliberal Vs Ekonomi Kerakyatan".

Tujuan saya menulis buku ini adalah untuk memotret kebijakan ekonomi khususnya di era pemerintahan SBY dan harapan saya bisa menjadi refleksi bagi pemerintahan di era Jokowi.

Beberapa tahun belakangan ini saya tergelitik untuk menuliskan fenomena kesenjangan ekonomi yang terus meningkat. Padahal, pemerintah selalu dengan bangga menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi. Saya mengkritik bahwa angka-angka pertumbuhan ekonomi itu bak ilusi yang kerap menyihir banyak kalangan, termasuk masyarakat akar rumput.

Padahal saya memperhatikan dan  dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat rasio gini Indonesia justru meningkat dalam 10 tahun pemerintahan SBY. Rasio gini adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Pada 2005, rasio gini Indonesia sebesar 36,3 persen, meningkat menjadi 41,3 persen pada 2013.
Pak Teguh Budiana (Staff Khusus Mentri Koperasi dan UKM) Menerima Buku EKonomi Berkeadilan

Dari sini tentu kita bertanya apa sebenarnya hakikat kebijakan ekonomi yang telah dijalankan?
Berangkat dari sistem ekonomi apa sesungguhnya bangsa ini dalam menjalankan agenda-agenda pensejahteraan rakyat?

Apakah amanah Pancasila terutama sila kelima yakni menciptakan keadilan sosial yang disebut juga keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat, serta amanah UUD 1945 yang mewajibkan kemakmuran bagi rakyat dapat diwujudkan?

Pertanyan-pertanyaan inilah yang kemudian bergejolak dalam alam fikir yang kemudian menginspirasi tulisan-tulisan esai yang ada di buku ini.

Judul Menuju Ekonomi Berkeadilan adalah bagian dari optimisme saya bahwa semangat kebangsaan untuk meraih ekonomi yang berkeadilan masih tetap menyala. Karena hal ini berdasar pada semangat founding father kita yang sebetulnya sudah menelurkan sistem ekonomi yang luhur yang berlandaskan nilai-nilai pancasila terutama pada sila ke lima. Walaupun sebenarnya wabah sistem ekonomi neoliberal telah menjalar di bangsa ini, namun semangat membumikan ekonomi kerakyatan masih tetap menyala. Inilah pertarungan dua ideology besar yang terus bergejolak yang coba saya kemukakakan dalam buku ini.

Judul : Menuju Ekonomi Berkeadilan; Pergolakan Pengaruh Ekonomi Liberal Vs Ekonomi Kerakyatan.
Tahun Terbit : Januari 2015
Penerbit: Trussmedia Grafika
Halaman: 192
ISBN : 978-602-0992-01-3
Harga : Rp. 45.000,- (Belum Ongkos Kirim)

 
Pak Teguh Budiana (Staff Khusus Mentri Koperasi dan UKM) Menerima Buku EKonomi Berkeadilan